“SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR, KESETARAAN DAN PAUD DIGELAR OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Oleh : HENRI | Selasa 02 Juli 2019 | 06:34 WITA
Share :

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat secara aktif mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Dikbud Lobar Drs. M. Hendrayadi, diikuti oleh unsur Kepala Sekolah SD, SMP dan Unsur Kepala PAUD & Kesetaraan ini digelar di Ballroom Hotel Jayakarta, Rabu (26/6) s/d Sabtu (29/6).

Kadis Dikbud Lobar Drs. M. Hendrayadi menyambut baik kegiatan ini. beliau menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka mensosialisasikan permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang skema penerapan standar pelayanan minimal yang memuat tentang indikator SPM bidang pendidikan dasar, PAUD dan Kesetaraan untuk kabupaten/kota dan indikator SPM pendidikan Menengah. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemetaan Standar Pelayanan Minimal untuk bisa menjeleskan secara detail mengenai keadaan umum satuan pendidikan terkait SPM sehingga nantinya data survey yang diperoleh akan dapat memberikan jaminan akses dan juga mutu bagi masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Kabupaten.

Kegiatan ini juga untuk memberikan pemahaman yang sama antara responden yaitu sekolah dan pewawancara pada saat survei SPM Pendidikan Dasar, SPM PAUD dan Kesetaraan yang akan dilaksanakan pada bulan agustus. Selain itu peserta kegiatan diberikan pengenalan Instrumen Pendataan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang terdiri atas kuesioner pemetaan dan formulir isian SPM.

Koordinator Pengawas Drs. H. Abdul Rasyid selaku Narasumber menyatakan “Penerapan SPM nantinya dilakukan dalam 4 tahap meliputi pengumpulan data; penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar”.