WORKSHOP REVIEW HASIL PENDATAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN

Oleh : HENRI | Senin 30 September 2019 | 08:27 WITA
Share :

Giri Menang, Gerung -- Pelaksanaan kegiatan workshop review hasil pendataan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat di Hotel Puri Sharon, Jum’at (27) – Sabtu (28) September 2019, berjalan lancar.

Pembukaan workshop ditandai dengan pemukulan palu oleh sekretaris Dikbud Lobar H. Nasrun. Didampingi Narasumber Konsultan SPM Bidang Pendidikan Kemendikbud Esti Fariah dan Kepala Bappeda Kab. Lobar H. Baehaqi Serta Kasubag Program Erwin Rachman.

Materi yang disampaikan dalam workshop ini mencakup, Integrasi SPM kedalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kab. Lobar 2020-2024, Pemaparan Permendikbud No.32 Tahun 2019 tentang SPM Bidang pendidikan sekaligus tindak lanjut penyusunan program pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan, dan penyusunan laporan SPM bidang pendidikan.

“Hasil dari SPM Menjadi landasan & dasar dalam menentukan anggaran kinerja & alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil & transparan, kedua Bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran yg dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik. Selain itu membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat & terukur”. Ucap Dr. H. Baehaqi dalam pemaparannya.

Workshop ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sosialisasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 32 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar, kesetaraan dan paud  yang digelar bulan juni lalu. Yang merupakan tahapan ketiga dari empat tahap penerapan SPM, yaitu Pengumpulan data, Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan tahap terakhir pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Sementara itu, kepala Dikbud Lobar Drs, M. Hendrayadi saat menutup kegiatan mengatakan, Bagaimana data itu supaya lebih aktual terutama terkait guru PNS yang belum mendapat sertifikasi dan Pemerataan pemenuhan pelayanan minimal bagi sekolah-sekolah yang ada dilombok barat. “Kita perlu bersinergi dengan OPD lain seperti Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial terkait Siswa penerima PKH”. Pungkasnya.

Ditambahkannya, Pak kadis berharap Sekolah-sekolah mendukung gerakan sekolah bebas narkoba.  “kami berharap siswa maupun orangtuanya terbebas dari narkoba, pihak sekolah dapat menerapkannya dengan struktur masif yaitu pembiasaan kepada anak bahwa narkoba berbahaya, ini dapat disampaikan ketika apel dan diluar jam pelajaran”, tegasnya.